Ujian Nasional segera digelar semua anak-anak DMY sudah kelas XII dan mereka lagi sibuk buat nyiapin Ujian. Salah satunay Broncuk, ia mengisi hari-harinya dengan belajar lebih giat lagi hal-hal yang tidak terlalu penting di cancel semua. "gua udah ngomong sama asisten gua untuk saat ini gua lagi mau fokus ke Ujian jadi kalo ada kegiatan yang kurang penting ato bisa dilaksanain laen waktu ya di cancel dulu aja." jawabnya. Semangat inilah yang selalau ditanamkan oleh Broncuk, "gua pengen hidup gua lebih baik dari orang tua gua dan gua mau ngeraih cita-cita gua" Oke deh, semangat ya....!!!
Hari sbtu ketika usai pengambilan rapor, cewek berkerudung ini segera bergegas pulang akrena tak sabar untuk segera pergi ke lawu bersama anak-anak PA lainnya. Tapi apa daya sang bunda tak mengijinkan dia pergi, akhirnya pupus sudah harapan itu ketika diwawancara Anisa berkata "aku thu pengen rifreshing biar gag penat makanya aku mau ikut ke lawu". air mata mengucur deras dipipinya, ia tak mampu membendung rasa kecewa itu. "Anis ngomong sama saya mendadak makanya tidak saya ijinkan untuk ikut muncak ke lawu." jelas ibunda Anisa. Meski begitu Anisa tetap merasa kecewa namun karena sang pacar datang ia merasa terhibur karena mereka akhirnya rifreshing bersama.
Beberapa waktu lalau setelah terjadi kesalahpahaman antara dirinya dengan Broncuk, tiba-tiba saja kedekatan Nita dengan H mulai kembali terlihat serius, didepan media cewek satu ini bungkam dan tak mau mengakui bahwa dirinya ada something dengan H. Dari setiap pembicaraan ia sering keceplosan dengan kata-kata yang seolah memperjelas bahwa dirinya dengan H memang ada hubungan, lantas kenapa ia tak mau mengaku bahwa memang benar kenyataannya. Apa yang menyebabkan cewek satu ini diam seribu bahasa jika disinggung tentang H, apakah ada pihak yang tidak setuju jika ia menjalin hubungan dengan H?
Tau kan manager DMY yang hangat dibicarakan beberapa minggu lalau, Pagi itu dengan sangat menyesal manager DMY pun meminta maaf kepada semuanya. "Aku minta maaf kalo selama ini banyak perubahan diriku sehingga kalian gak nyaman, aku harap kalian bisa mengingatkan aku jika aku khilaf" paparnya. Ketika ditanya apa ada masalah ternyata tidak, jadi apa yang melatarbelakangi perubahan sang manager. "Aku gak punya pacar jadi gaga mungkin kalo ada berita gua berubah karena pacar gua ato karena tertekan itu salah" jelasnya kepada media. Wahhh.. buat manager semoga kelar kalo ada masalah dan bisa lebih baik lagi...
Beberapa hari yang lalu, tetangga cewek kelahiran Amabrawa ini meninggal dunia. Malamnya ia dikejutkan oleh suara seperti orang jatuh disebelah rumahnya dan bersuara seolah menakuti, apakah yang sebenarnya terjadi. Hal itu membuat cewek berjilbab ini takut sehingga ia tak berani tidur sendiri. "iya malam itu aku kaget tiba-tiba jam sepuluhan gitu ada suara seperti orang jatuh dan berteriak." paparnya. Hal-hal aneh ini bukan pertama kali ia alami, sebelumnya pun pernah hanya saja kejadiannya berbeda, ap mungkin karena rumahnya dekat dengan Makam?? Wahh kok serem sih.. Karena hal itu lah ia tak berani tidur sendiri untuk sementara waktu.
Gunung Pancar Retak? BOGOR, KOMPAS.com - Lereng Gunung Pancar Bogor Jawa Barat, di bagian selatan diduga retak horizontal sepanjang 300 meter. Lebar retakan mencapai 1,5 meter dengan kedalaman ada yang sampai tiga meter.
Warga Desa Karangtengah, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, khawatir akan terjadi bencana akibat retakan itu. "Kalau retakan itu sampai longsor, karena sekarang hujannya makin banyak, materialnya bisa membendung Sungai Cikeruh dan ke Kampung Muara dan Kampung Tegal Luhur di Desa Bojongkoneng. Gunungnya memang ada di Karangtengah," kata Kepala Desa Karangtengah Suhandi Widyapratama, di rumahnya, di Kampung Cimandala, Desa Karangtengah, Minggu (12/12/2010).
Ia menuturkan, pihaknya menerima laporan dari warga mengenai retakan di lereng gunung itu sejak pekan lalu. Warga melaporkan, retakan itu mencapai 300 meter. Padahal, dahulunya tidak panjang dan celahnya kecil.
Karena makin banyak warga yang melapor dan merasa khawatir, ia pun melakukan pendakian ke gunung tersebut pada Sabtu, bersama tiga staf dan sejumlah tokoh agama dan masyarakat.
Ternyata, lanjut Suhandi, laporan warga tersebut benar. Namun, timnya kemarin hanya mampu menelusuri sejauh/sepanjang 50 meter. "Sebab, lereng gunung itu curam dan licin. Saat itu juga hujan turun. Untuk mencapai ke lokasi itu, kita harus jalan menanjak terus dan memakan waktu 1,5 jam sampai dua jam. Kalau warga di sini yang biasa naik gunung, cuma perlu waktu satu jam," katanya.
Berdasarkan pengamatannya, lebar celah retakan itu mulai dari lima cm sampai 1,5 meter. "Kedalamannya beragam. Kalau yang celahnya kecil, dalamnya gak kelihatan. Kalau yang lebar, dasar celahnya kelihatan. Kami perkirakan ada yang sampai 3 meter. Ada juga yang celahnya besar dan dalamnya cetek, karena sudah tertimbul lagi dengan bebatuan dan ditumbuhi semak belukar," katanya.
Suhandi berencana akan melaporkan temuan retakan di Gunung Pancar itu kepada camat dan bupati Senin ini. Harapannya, laporan tersebut ditindaklanjuti para pimpinannya dengan mengirim ahli-ahli geologi untuk meneliti retakan tersebut. Harapannya, para ahli itu nantinya dapat memberi kepastian apakah retakan ittu berbahaya atau tidak. Kalau berpotensi longsor, dapat pula memberi solusi cara mengatasi retakan itu agar tidak longsor dan menimbulkan bencana.
Ia menambahkan, warga, staf desa, dan para tokoh masyarakat hanya bisa melakukan pencegahan terjadinya longsor dan bencana secara spiritual, karena tidak mempunyai kemampuan teknis untuk menutup celah retakan gunung. Langkah sepiritual tersebut, ada yang berupa melaksanakan ziarah ke makam keramat Mbah Putih (Pangeran Suci) yang berada di puncak Gunung Pancar.
"Kami juga bersama tokoh agama melaksanakan zikir akbar setiap malam sejak Jumat lalu. Zikir akbar ini kami laksanakan di masjid. Yang tidak dapat datang ke masjid, melaksanakannya di rumah masing-masing. Tujuannya, kami memohon kepada Allah agar tidak terjadi longsor dan bencana di sini," kata Suhandi.
Beberapa warga desa yang ditanya mengenai retakan di Gunung Pancar, membenarkan adanya retakan itu. Retakannya sudah lama, tapi dulu kecil. Sekarang makin besar. Sekarang ada zikir akbar agar tidak jadi longsor, kata Aep, warga Kampung Karangtengah Kidul.
Ace warga yang lain mengatakan, warga makin khawatir karena enam bulan lalu, kabarnya kuncen makam keramat mendapat mimpi bahwa Mbah Putih menyatakan akan pindah dari puncak Gunung Pancar. " Kalau Mbah Putih pergi, Gunung Pancar akan runtuh. Sekarang warga mendapatkan retakan gunung makin lebar. Banyak yang percaya, itu tanda-tanda gunung akan runtuh dan meletus. Gunung Pancar itu gunung aktif, cuma kecil," kata dia.
sumber: Yahoo!
Lubang Raksasa di Jalan Merapi, Sleman. (Muh Syaifullah)
Pemanasan global atau Global Warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi.
Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia"[1] melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut.
Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100.[1] Perbedaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeda mengenai emisi gas-gas rumah kaca di masa mendatang, serta model-model sensitivitas iklim yang berbeda. Walaupun sebagian besar penelitian terfokus pada periode hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air lautdiperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari seribu tahun walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil.[1] Ini mencerminkan besarnya kapasitas panas dari lautan.
Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim,[2] serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan.
Beberapa hal-hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia mengenai apa, jika ada, tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikkan pemanasan lebih lanjut atau untuk beradaptasi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ada. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca.
Sebagai wujud cinta akan sejarah dan menghargai jasa para pahlawan Broncuk, Jamal dan Nita mengunjungi Museum Kereta Api yang ada di Ambarawa. Meski tak jauh dari rumah mereka menyempatkan diri untuk berkunjung dan melihat lebih dekat apa isi museum tersebut. "Kalo gua sih pengennya generasi muda gak cuma DMY aja yang tau tentang sejarah dan mereka bisa mengartikan kemerdekaan bagi dirinya." kata Broncuk. Di dalam museum terdapat aneka benda zaman penjajahan selain menampilkan kereta yang klasik. Wahh jadi pengen ikutt...
Siang tadi setelah selesai dengan tes terakhir mereka, The Melodo rupanya menghilangkan penat dengan kuliner di sekitar Lapangan Panglima besar Jendral Sudirman kota Ambarawa. Mereka menyantap es kelapa muda dan batagor yahud, "Enak banget rasanya, gua aja bawaannya pengen nambah hehe" celoteh Broncuk. Mereka gag cuma berdua tetapi juga ada sahabat mereka yaitu Nita, JT, Pitik. Setelah itu mereka jalan-jalan dan foto bareng. Endingnya mereka kerumah Broncuk untuk beristirahat sejenak, wahh yummyyy....
Cewek yang kerap kali dimirip miripkan dengan cut tari ato tiwi T2 ini rupanya habis pusing tujuh keliling ngerjain Ujian di Sekolah tercintanya. waktu ditanya tim Mendut news ngakunya dia gag suka nyontek gitu, "paling kalo mepet gak bisa tanya, aku juga sebel banget kalo lagi serius ngerjain malah ditanya ini itu jadi emosi" jelasnya. Haa haa itu sih juga nyontek kalopun dikit, tapi memang terlihat dia itu rajin sih.. Weeitss anak DMY ada yang gak setuju tuh katanya dia sekarang malesan hehe wahh semangat doonkk...
Tampaknya cewek berkerudung ini sekarang lagi bete dirumah, tim mendut news sering kali melihat status Facebooknya kalo dia lagi boring, bete dirumah. Mungkin saking seringnya dirumah buat nyiapin ujian ntar kali yah, wah tapi kalo gak rifreshing bakal stress mbakk hehe, oh ya kan dia punya pacar kenapa gak ajak pacarnya buat belajar dirumah hehe. "Jauh dia, kalo disekolah juga udah ketemu, jadwal dia kesini thu hari minggu" jawabnya. Wizzz dijadwal biar rapi hahaha... Buat yang mau nyepi bareng Anisa ikutan aja tuh..
Setelah proses rekaman selesai mereka pun segera menggarap klip single Jadi Yang ku inginkan yang lokasinya mereka ambil di sekolah. Hasilnya cukup membuat merinding padahal semua itu digarap dengan tangan mereka lhoo.. Tak ada pihak luar yang membantu dan ini benar-benar suatu karyaDMY management. Untuk albumnya bakal ada 5 lagu tapi belum semua selesai digarap karena mereka juga padat jadwalnya selain itu Broncuk dan Jamal mesti buat single The melodo juga. Wah... padahal ditunggu lhoo, eits ternyata Anisa juga gak nampak dalam pembuatan ini, denger-denger sih dia bakalan buat single sendiri oke dehh sukses buat anak-anak DMY yah....
Duo yang baru aja terbentuk dengan single pertama Saat terakhir(dipopulerkan ST12) ini bukan sedang tidak mau menyelesaikan albumnya akan tetapi mereka lagi sibuk dengan sekolah, untuk itu mereka break untuk single keduanya. Mereka juga telah promo single pertama yang bertajuk perpisahan itu. "malahan ada fans dari Ngawi mereka minta kita buat single selanjutnya tapi belum saatnya." papar Jamal. Berkat campur tangan sang manager (Fiki) single pertama mereka itu mulai dikenal oleh masyarakat. Wah, single kedua apa yah temanya, kata Broncuk sih rahasia, so tunggu aja yah..
Semenjak pulang prakerin cowok berdarah Ambarawa ini sering dibicarakan publik karena perubahan pada tubuhnya itu. Cowok yang punya tinggi 150 cm ini ternyata lebih berisi gak kurus kayak dulu lagi. "Aku juga gak tau nih, seneng sih udah ideal tapi kayaknya agak berlebih beberapa kilo deh." katanya. Waktu ditanya kenapa bisa nambah katanya dia lebih sering ngemil di kosan dan makan itu dibuat enak gak pandang apa yang dia makan, tapi gak makan orang kan bron hehe.. Hingga beberapa hari ini badannya makin subur aja dan dia bilang kalo porsi makan sekarang lebih banyak gak kayak dulu. "aku naek 10 kg neh, jadi 70 kg, seneng sih tapi agak berlebih tapi ni mau turunin sedikit biar ideal." Ya iya dummp sapa juga yang gak mau punya tubuh ideal.
Wih.. jangan heboh dulu, waktu bincang-bincang bareng tim mendut news Jamal cerita kalo dia itu Ngefanss berat sama Agnes Monica hloo, "Dari pertama denger kak Agnes nyanyi gua udah suka aja.. idola gua banget apa lagi dia juga habis dari Amrik, multi talent banget" kata Jamal. Makanya doi koleksi lagu-lagunya Agnes, Jamal juga hobi nyanyi kan, okee moga aja bisa kayak Agnes Monica yahhh..
DMY sebentar lagi mereka akn menyongsong UJIAN wah pantes aja mereka makin sibuk buat belajar seperti personil cewek yang bernama KAWUK ini, tiap hari pulang sekolah gunain waktu buat belajar bareng temen-temennya. Gak cuma dia cewek berjilbab yang tetanggaan sama BRONCUK juga belajar bareng sang kekasih hloo.. wah siip deh, pacaran gak musti foya-foya bisa saling tukar pikiran. Kalo yang lain gimana yah...??
Cowok Capricorn ini selalu tak mau meremehkan yang namanya kesehatan, beberapa bulan lalu setelah ikut promo donor darah, tahun ini ia juga mendemonstrasikan HIV/AIDS yang memang jatuh pada 1 Desember 2010. sepulang sekolah bersama rekannya yang dateng dari Magelang ia segera bergegas untuk kampanye masalah satu ini. "Buat gua HIV itu bukan penyakit kutukan sih, memang belum ada obat, kalo penangkal udah ada dan itu cuma ngebantu buat memperpanjanag masa hidup kita, gua cuma mau kasih tau buat remaja sekarang biar jauh-jauh sama Narkoba, Free sex, aku juga kasih tau si ODHA (orang dengan Hiv-Aids) jangan dikucilkan coz penularan gag lewat udara atau barang-barang. HIV menular lewat darah buat pengguna jarum suntik bergantian, air susu ibu yang mengidap HIV dan cairan sperma" Jelas cowok ini dengan semangat. Di usia 17 ini Broncuk tidak merasa tabu lagi akan kesehatan reproduksi apalagi buat ngomong didepan kawula muda semua. "Sebenarnya gak cuma HIV aja yang perlu dipertegas, Free sex itu juga menyebabkan PMS (Penyakit Menular Seksual) yang beberapa penyakit dapat mematikan penderitanya." Jelasnya lagi sambil membagi pita merah. semangat yah, lanjutkan teruss....
Cowok yang kemarin ketangkap pers lagi kesebuah rumah dokter kawasan Salatiga ini akhirnya mau angkat bicara juga. Dia ternyata sedikit kecapean dan mengalami gangguan pada pencernaannya. Itu yang membuat dia beberapa waktu lalau terlihat sangat pucat. "sudah sembuh kok, cuma kemarin habis cek laborat ternyata masih ada gangguan lain yang disebabkan karena aku kurang minum, 2 minggu ini gua musti nelen pil yang emang susah buat gua" katanya ketika ditemui di RSU Ambarawa. Wah musti jaga kesehatan yah, kan lagi tes jangan sampai sakit, semangat ya Bron...
Kalangan selebriti sedang heboh dengan kepergian anak karena bundanya. Hal ini banyak dikarenakan faktor komunikasi yang kurang, nyatanya cowok yang jijik ama pisang ini sempet komentar "kalo itu sih karena kurang komunikasi aja, jadi berantem dan membuat anak pergi". Cowok kelahiran bulan Agustus ini sering curhat bareng mamanya kalo udah dirumah. Setiap apa yang ia hadapi pasti diceritain ke nyokapnya itu. Gak harus ama nyokap sih, sama bokap juga gak masalah, enakan and nyambungan mana aja, kalo Jamal lebih deket ama nyokapnya. Eiitss, bukan berarti dia anak mami hlooo.. patut dicontoh thu..
Entah kemana cewek termuda di Republik Mendut Yank ini sekarang, parasnya jarang terlihat bersama gerombolan anak-anak DMY. Tak seperti biasanya, ia juga mulai tak pernah hadir jika DMY mengadakan acara tertentu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kawuk, dia yang biasa bareng dengan DMY pun kini mulai jarang terlihat bersama. "Kawuk thu lagi ada kerjaan diluar DMY jadi ya gak bisa bareng, kita gak ada masalah kok." ucap Broncuk. Apakah alasan broncuk benar atau Kawuk memang sudah tak sejalan dengan DMY lagi??
Selama beberapa minggu berturut-turut sang manager ini jarang dekat dengan anak-anaknya, yang biasanya ramah kini menjadi amarah. Apa yang terjadi pada manager DMY ini? Apakah ia sudah tak mau lagi bersama DMY? Kabar yang ada, manager sekarang mulai berubah dari perilaku yang baik menjadi buruk, bahkan ia sempat memamerkan foto-foto tanpa kerudung didepan publik, padahal ia anak pondokan. Apa yang terjadi dengan sang manager, hanya dia yang tau. Dia hanya diam, diam dan diam, sedangkan khalayak banyak memperbincangkan manager satu ini. Menuru beberapa sumber media sang manager pernah ditegur tetapi malah semakin menjadi. Semoga sang manager lekas memberikasn informasi.
Cowok yang baru-baru ini sedang heboh di management DMY kini jatuh sakit, beberapa hari yang lalau selama 2 hari Broncuk dibawa kesebuah rumah dokter praktek di kawasan Salatiga. Apa cowok ini down menghadapi semua masalah yang ada? Ketika ditanya masalah sakitnya ia hanya senyum dan minta doa kepada pers agar ia dapat beraktivitas lagi. Memang beberapa hari ini ia terlihat pucat dan sering demam, mernurut kabarnya ia darah rendah, apakah hal ini dipicu masalah yang ada, semoga lekas sembuh ya...
Berkebalikan dengan selebriti lain yang kontra dengan orang tuanya. Cowok yang masih duduk dibangku SMK ini ternyata juga sedang terbelit masalah besar antara dirinya dengan adiknya sendiri, pasalnya kejadian ini berasal dari bukti-bukti tentang adiknya (Guntur) yang telah menghancurkan segala kebaikan yang diberikannya. Karena tidak terima cowok ini pun mengumpat dengan kata-kata yang tak pantas untuk diucap. Kiprahnya yang sedang menuju kesuksesan hancur karena ulah adiknya. "gw ngerasa ditipu sama dia, dia thu ular berbisa.." Konon kabarnya ia akan melaporkan adiknya ke pihak yang berwajib dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan penipuan. "Gw sih gak usah kemana-mana, emang gua kecewa, sakit hati, tapi biarlah Tulhan yang membalas." ucap Broncuk ketika ditemui dirumahnya.
Hari itu hari Jumat, DMY yang sebenarnya mau belajar kelompok malah gag jadi karena keasyikan ngomong hal lain. Sebelum sampai ditempat Jamal, mereka membeli makanan buat makan siang tiba-tiba Jamal teriak dan ternyata rambut fitria dihinggapi ulat bulu, idih.. suasana jadi makin heboh ketika sampai ditempat Jamal saat makan siang ternyata makanan kurang 1 bungkus, akhirnya Jamal gak jadi makan deh.. kasian.. Tapi siang itu seru karena mereka mengulas tentang kehidupan remaja masa kini yang suka hura-hura, dan gak mikir kedepan. Mulai dari free sex lah, jual menjual diri lah, mabuk, ngerokok yang ternyata gag dilakukan kaum adam saja, kaum hawa pun juga. Dari topik itu mereka dapat berbagi bersama dan bisa lebih mawas diri. Good job...!!!
Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan:
Langkah-Langkah Implementasi Rekomendasi Komite Anti Penyiksaan PBB
Pendahuluan
Pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) yang sui generis (rights holders as sui generis) ditandai manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 negara. Dengan demikian sebanyak 193 pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah legislative, administrative, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan. [1] Kendati ratifikasi KHA telah menunjukkan universalitas, namun perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan (children’s protection from violence, exploitation, and abuse) masih sangat lemah. Anak sebagai bagian integral dari komunitas, paling lemah kemampuannya untuk melindungi diri mereka sendiri, malah mereka menjadi obyek segala bentuk dan manifestasi kekerasan. Penghukuman secara fisik dan merendahkan martabat anak masih jamak dan meluas dilakukan dalam komunitas seperti di sekolah, di rumah, dan masyarakat setempat.
Berdasarkan kondisi di atas, PBB melakukan studi global kekerasan terhadap anak pada 2003. Pesan utama dari studi tersebut yang diungkapkan oleh Pelapor Ahli Independen Paulo Sérgio Pinheiro adalah tidak ada satu pun kekerasan terhadap anak dapat dibenarkan dan segala bentuk kekerasan terhadap anak dapat dicegah. (No violence against children is justifiable; all violence against children is preventable). [2]
Pesan lebih jauh juga disampaikan oleh Komite Hak Anak (The Committee on the Rights of the Child), pada Komentar Umum No. 8 bahwa hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari penghukuman fisik (corporal punishment) dan bentuk penghukum yang kejam atau merendahkan martabat anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19, 28 (2), dan 37, inter alia, menjadi kewajiban setiap Negara. Bahkan dalam Komentar Umum tersebut dinyatakan bahwa Negara harus segara melarang dan menghapus semua bentuk penghukuman fisik dan bentuk penghukum yang kejam atau merendahkan martabat.[3]
Implementasi kewajiban-kewajiban yuridis di atas, dapat dieksaminasi dengan melihat pada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh komite-komite PBB sesuai dengan mandate yang diberikan oleh instrumen hukum HAM internasional. Komite-komite tersebut memiliki otoritas untuk melihat tingkat kepatuhan Negara dalam mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam setiap instrumen hukum HAM internasional tersebut. Setiap komite menerbitkan Concluding Observation untuk merespon kinerja suatu Pemerintah yang dilaporkan kepada komite. Dalam konteks Indonesia Concluding Observation komite-komite yang perlu dicermati, khususnya terkait monitoring implementasi kewajiban Negara untuk menghapus penghukuman fisik dan bentuk penghukum yang kejam atau merendahkan martabat anak sebagai berikut:
Rekomendasi-Rekomendasi Komite-Komite dan Amatan Masyarakat Internasional
Rekomendasi-rekomendasi yang patut dicermati terkait dengan isu penghukuman fisik (corporal punishment) dan bentuk penghukum yang kejam atau merendahkan martabat anak sebagai berikut:
| Komite | Fokus Perhatian | Rekomendasi |
| Committee on the Rights of the Child
| · Penghukuman fisik masih terjadi secara meluas pada keluarga dan sekolah, secara kultural dan hukum juga masih diterima dan dibenarkan
· Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di sekolah, termasuk pemerasan dan tawuran pelajar, serta tidak adanya hukum yang mengatur disiplin sekolah serta melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan di sekolah.
· Tingginya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan dan ditelantarkan, termasuk pelecehan seksual, di sekolah, tempat-tempat umum dan di tempat-tempat penahanan serta dalam keluarga.
| · Memastikan amandemen peraturan perundang-undangan yang melarang tindakan penghukuman fisik pada semua lingkungan termasuk pada keluarga, sekolah, dan tempat-tempat layanan anak lainnya
· Melakukan kampanye mengenai dampak negatif perlakuan salah terhadap anak dan mempromosikan pendisiplinan nir kekerasan sebagai alternative pengganti penghukuman badan.
· Memperluas upaya untuk mengatasi masalah perlakuan salah dan penelantaran, termasuk pelakuan salah secara seksual, dan mendorong adanya sistem nasional untuk menerima, memantau, dan menginvestigasi laporan dan menuntut kasus secara hati-hati, dengan memperhatikan sensifitas anak dan privasi anak;
· Memastikan bahwa korban mempunyai akses ke konseling dan mendapat bantuan pemulihan dan reintegrasi, dan memastikan bahwa panti hanyalah alternative terakhir dalam penyatuan anak korban pemerkosaan;
· Memastikan pelaku kekerasan dituntut di depan pengadilan;
· Memperluas upaya yang telah dilakukan saat ini guna mengatasi masalah pelecehan, penelantaran, termasuk pelecehan seksual, dan memastikan bahwa ada suatu system nasional yangmenerima, mengawasi dan menyelidiki laporan tentang anak, dan bilaman perlu membawa kasus ke pengadilan dengan cara yang berpihak pada anak serta menjamin kerahasiaan korban
|
| Committee Against Torture | · Ketiadaan registrasi yang sistematis atas semua tahanan, termasuk tahanan anak
· Penggunaan kekerasan yang tidak seimbang dan meluasnya penyiksaan, hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat seseorang dan penghukuman oleh anggota militer, polisi, dan kelompok paramiliter. Tindakan serupa juga terjadi selama operasi mililer khususnya di Papua dan Aceh, dan propinsi lain di mana konflik senjata terjadi
· Tahanan Anak belum sepenuhnya terpisah dengan tahanan dewasa · Masih banyak anak-anak yang melakukan kejahatan ringan ditahan · Penghukuman fisik masih sering terjadi dan dibenarkan secara hukum · Perlindungan terhadap anak jalanan dari tindakan kekerasan belum mendapatkan perhatian yang layak
· Situasi pengungsi dan pengungsi dalam negeri sebagai akibat konflik bersenjata yang hidup dalam camp pengungsian sering kali menjadi korban perlakuan salah
· Ketiadaan data yang terpisah dan komprehensif mengenai tuntutan, penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan salah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, militer, termasuk pelaku trafiking, penghilangan paksa, pengungsi dalam negeri, kekerasan terhadp anak, perlakuan salah terhdap pekerja migrant,kekerasan terhadap minoritas, dan kekerasan seksual pada ranha domestik.
| · Negara harus memastikan bahwa semua tersangka yang sedang diinvestigasi dalam proses peradilan pidana harus teregistrasi termasuk termasuk anak-anak
· Negara harus mengambil semua langkah-langkah untuk mencegah polisi dan militer menggunakan kekerasan yang berlebihan dan/atau tindakan penyiksaan selama operasi militer, khususnya terhadap anak-anak
· Negara harus menaikkan usia pertanggung jawaban pidana anak sesuai dengan norma dan standar internasional · Menghapus semua bentuk penghukuman fisik terhadap anak · Tindakan terhadap anak harus sesuai dengan usia anak · Menjamin sistem peradilan pidana anak berdasarkan pada Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines) dan Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (the Tokyo Rules).
· Negara harus mengambil upaya yang efektif untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang berada dalam pengungsian, membuatkan akta kelahiran untuk mencegah anak dilibatkan dalam konflik bersenjata anak
· Negara harus mengkompilasi data statistic yang relevan guna memonitor implementasi Konvensi CAT dalam level nasional, termasuk tuntutan, penyelidikan, penuntutan, dan penhukuman terhadap kasus penyiksaan, perlakuan salah, terhadap anak-anak
|
Selain rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh dua komite tersebut di atas, realita ketiadaan instrumen hukum yang melindungi anak dari tindakan penghukuman badan, sebagai salah satu bentuk dan manifestasi kekerasan yang menjadi ruang lingkup Konvensi CAT[4], dapat merujuk pada hasil amatan dari Global Initiative to End Corporal Punishment of Children pada Januari 2008, Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang belum memiliki komitmen secara legal untuk melarang tindakan penghukuman badan (prohibition incomplete and no commitment to reform). Tabel di bawah ini menunjukkan hal tersebut.
| Negara | Larangan penghukuman badan di rumah | Larangan penghukuman badan di sekolah | Larangan penghukuman badan di sistem peradilan pidana | Larangan penghukuman badan di tempat layanan lain | |
| Tahanan/ narapidana | Tindakan pendisiplinan | ||||
| Indonesia | Belum ada | Belum ada | Ada | Belum ada | Belum ada
|
Dalam studi ini terdapat catatan bahwa larangan penghukuman badan telah diatur dalam tetapi justru terdapat dalam hukum syariah di Provinsi Aceh dan peraturan daerah berbasis hukum Islam. [5]
Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak[6]
Konsultasi Anak yang dilakukan di 18 provinsi dengan melibatkan sedikitnya 580 anak pada Mei-Juni 2005, menghasilkan informasi yang sangat jelas bahwa kekerasan terhadap anak terjadi pada ruang-ruang sosiologis yang sangat intim dan dekat dengan kehidupan anak. Locus kekerasan tersebut terjadi pada :
Kemudian bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut hasil konsultasi tersebut meliputi:
Untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, konsultasi anak tersebut memberikan rekomendasi sebagai berikut:
Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan
Kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari tindakan bentuk penghukuman fisik dan bentuk penghukum yang kejam atau merendahkan martabat anak bermuara pada kebijakan publik. Keberpihakan Negara untuk merespon isu tersebut dalam kebijakan publik semestinya berbentuk:
Kewajiban negara untuk mengambil kebijakan publik guna merespon permasalahan penghukuman fisik dan bentuk penghukum yang kejam atau merendahkan martabat anak dimandatkan oleh instrumen Hukum HAM internasional terbaca pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi Anti Penyiksaan.
Mandat perlindungan tersebut dalam KHA diatur dalam Pasal 37 menyatakan bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.
Kemudian Pasal dalam KHA yang relevan dengan kekerasan terhadap anak meliputi:[7]
1. Pasal 3 mengatur mengenai kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan anak
2. Pasal 6 menetapkan bahwa memastikan menjamin sampai pada jangkauan semaksimum mungkin ketahanan dan perkembangan anak.
3. Pasal 19 yang menyatakan bahwa Negara harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.
4. Pasal 28 mengatur pemenuhan hak anak atas pendidikan dengan menyaratkan negara harus mengambil langkah- langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia anak dan sesuai dengan KHA.
5. Pasal 40 menegaskan dalam penegakan sistem peradilan pidana anak memiliki hak untuk diperlakukan untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak
Kemudian Komite Hak Anak melalui Komentar Umum (General Comment) melakukan interpretasi legal untuk mengelaborasi kewajiban negara untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan.
1. Komentar Umum No. 1 mengenai tujuan dari pendidikan (the aims of education) , Pasal 29 (1) menyatakan bahwa :
Penghukuman fisik tidak sesuai dengan KHA, oleh karenanya pendidikan harus menghormati martabat anak dan menghargai ekspresi anak di sekolah. Di samping itu, pendidikan juga harus memajukan nilai-nilai nir kekerasan di sekolah
2. Komentar Umum No. 8 mengenai Penghukuman Fisik[8] menyatakan bahwa:
Kewajiban Negara untuk segera melarang dan menghapus semua bentuk penghukuman fisik dan semua hukuman yang kejam atau penghukuman yang merendahkan martabat anak seperti yang diatur dalam Pasal 19, Pasal 28 (2) dan Pasal 37, mengadopsi dalam legislasi, melakukan penyadaran publik dan menetapkan strategi untuk mengurangi dan mencegah segala bentuk kekerasan anak di komunitas.
Selanjutnya, dalam konteks perlindungan anak terdapat 4 (empat) level respon Negara dalam merespon penghukuman fisik terhadap anak di rumah, di sekolah, di institusi peradilan pidana, dan institusi layanan sosial anak. Keempat level tersebut :[9]
Berkomitmen penuh untuk melarang dan/atau melalui reformasi legal (Committed to full prohibition and/or legal reform under way) Tidak memiliki komitmen untuk melarang (No commitment to prohibition) Larangan melalui Putusan Mahkamah Agung tetapi belum diiadopsi dalam legislasi (Prohibition by Supreme Court ruling but not yet confirmed in legislation) Larangan Penuh dalam legislasi (Full prohibition in Legislation)
Idealnya respon Negara berada pada posisi level keempat dengan tindakan melislagi larangan secara penuh terhadap tindakan penghukuman fisik pada locus sebagaimana tersebut di atas.
Kewajiban-kewajiban tersebut dikunci dengan ketentuan Pasal 4 KHA yang menyatakan bahwa:
Negara harus melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.
Dengan kata lain Pasal ini mendelegasikan kepada negara untuk mengambil langkah-langkah yang menjadi kewenangan atributifnya. Melalui kewenangannya tersebut, negara harus mengambil semua langkah legislatif, administrasi, dan langkah lain yang tepat.[10] Untuk itu Tindakan tindakan yang harus diambil oleh Negara sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam pasal tersebut meliputi [11]:
1. Memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan (legislative policy) secara penuh berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dan ketentuan KHA ;
2. Membuat suatu strategi nasional secara komprehensif guna memenuhi dan melindungi hak-hak anak ;
3. Pengalokasian dan analisis anggaran public berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak.
Instrumen Hukum HAM utama yang lain juga mutatis mutandis mengatur kewajiban Negara memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari tindakan bentuk penghukuman fisik dan bentuk penghukum yang kejam atau merendahkan martabat anak.
1. Konvensi Anti Penyiksaan
Pasal-pasal yang relevan antara lain:
a) Pasal 1
Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas.
b) Pasal 2
Negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
c) Pasal 16
Negara harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apa bila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
2. Kovenan Hak Sipil dan Politik
Kewajiban negara tersebut terdapat pada ketentuan sebagai berikut:
a) Pasal 7
Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
b) Pasal 10
Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia
c) Pasal 24 (1) :
Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran
d) Pasal 26
Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
4. Kovenan Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya
Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain.
b) Pasal 13 (1):
Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.
5. Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya No. 13 tentang Hak atas Pendidikan .
Adapun Komentar Umum tersebut menyatakan bahwa:
Penghukuman fisisk tidak sesuai dengan prinsip fundamental hukum HAM Internasional yang tercantum dalam Deklarasi Umum Universal HAM dan kedua Kovenan. Di sisi lain aspek penghukuman fisik juga bertentangan dengan martabat manusia.
Berdasarkan paparan di atas salah satu upaya yang efektif untuk melindungi anak dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat adalah larangan tindakan tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam hukum. Artinya anak-anak seperti halnya warga negara yang lain memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dari tindakan pada semua lingkungan sosiologis kehidupan mereka, seperti di rumah, di sekolah, di institusi peradilan pidana, institusi layanan sosial, di komunitas, dan tempat kerja.
Kendati reformasi hukum (law reform) merupakan upaya yang esensial dan fundamental untuk melindungi hak anak, namun upaya tersebut harus dibarengi dengan penyadaran pada aparat (awareness-raising) dan pendidikan publik (public education) kepada masyarakat. Dengan kata lain ketiga pilar dari sistem hukum yaitu: (i) substansi hukum; (ii)struktur hukum/ tatanan hukum; dan (iii) budaya hukum, harus menjadi strategi untuk menginternalisasikan dan menginstitusionalisasikan prinsip-prinsip dan norma-norma perlindungan anak. Secara skematik dapat divisualisasikan dalam bagan berikut:[12]
KHA dan Konveni Anti Penyiksaan
Implementasi
Reformasi Hukum 
Reformasi Institusional Substansi Hukum
Pengembangan Institusi/ Pelatihan bagi Aparat Budaya Hukum Penghormatan Terhadap Hak Anak/Mengembangkan Lingkungan yang Menghormati Hak Anak Imlementasi dalam Program dan Perencanaan Struktur Hukum
Dalam konteks mengeksaminasi implementasi KHA oleh suatu Negara , Komite Hak Anak menetapkan Petunjuk Laporan Periodik (Guidelines for Periodic Reports) di mana dalam petunjuk ini ditetapkan langkah yang dapat diambil yaitu dengan cara menciptakan lingkungan yang kondisuf untuk memastikan menjamin sampai pada jangkauan semaksimum mungkin ketahanan dan perkembangan anak, termasuk fisil, mental, spriritual, moral, psikologis, dan pengembangan sosial, dengan cara yang sesuai dengan martabat anak sehingga mempersiapkan kehidupan anak sebagai individu dalam komunitas. Selanjutnya Komite merekomendasikan langkah implementasi tersebut dilaksanakan di luar ranah hukum sebagai berikut:
1. Memberikan pelatihan yang memadai dan sistematis dan kepekaan terhadap hak anak seperti pada anggota parlemen, hakim, pengacara, penegak hukum, tenaga medis, guru, administrasi dan staf sekolah, dan pekerja sosial
2. Mengembangkan metode untuk mempromosikan hak anak, khususnya pada pemerintah daerah dan mendukung aktivitas NGO
3. Menerapkan prinsip-prinsip umum KHA dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan pada setiap level juga kepada pengambil kebijakan pada institusi sosial dan kesejahteraanm pendidikan hakim, dan otoritas administrasi
4. Mengambil langkah efektif yang ditujukan untuk menghilangkan prasangka atau tingkah laku yang diskriminatif
Lebih jauh Komite menyatakan bahwa nilai-nilai tradisi yang menjadi acuan tingkah laku masyarakat membatasi penghormatan terhadap pandangan anak. Untuk itu Komite merekomendasikan negara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mempromosikan dalam keluarga, sekolah, dan institusi demikian pula pada peradilan dan prosedur administrasi untuk menghormati pandangan anak dan memfasilitasi partisipasi mereka pada setiap permasalahan yang berpengaruh pada kehidupan mereka
2. Mengambil langkah segera untuk menolak pemberlakuan budaya impunitas terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap anak
3. Mengambil langkah yang memadai, mencakup kampanye pendidikan publik yang komprehensif untuk mencegah dan menolak tindakan negatif masyarakat yang membedakan kelompok secara etnis
4. Membuka akses atas dampak alokasi anggaran publik dalam mengimplementasikan hak asasi anak
5. Memprioritaskan dan mentargetkan layanan sosial bagi anak-anak yang rentan.[13]
Upaya-upaya implementasi KHA tersebut ditujukan untuk mengembangkan lingkungan yang protektif terhadap anak dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Untuk mengembangkan lingkungan yang protektif terhadap anak terdapat 8 (delapan) elemen kunci, yaitu:[14]
Perlindunganmelalui upaya ini termasuk: meratifikasi konvensi internasional tanpa reservasi, ketentuan alokasi anggaran publik yang melindungi anak, deklarasi komitmen publik, kebijakan yang berpusat pada kepentingan anak dan mendukung usaha publik
Upaya ini dilakukan melalui: inkorporasi standar internasional yang relevan, menuntut pelaku, memfungsikan peradilan dan kepolisian tanpa intervensi, mekanisme ganti rugi yang terakses, prosedur hukum yang rahasia dan ramah anak, ketersediaan bantuan hukum, tidak melakukan kriminalisasi korban dan menempatkan rezim keadilan bagi anak/keadilan restoratif
Proteksi ini antara lain dilakukan melalui: kesepakatan antara masyarakat sipil dengan media bahwa fenomena kekerasan tidak akan diberitakan oleh media dan tidak diakui, kesalahan melindungi anak dinyatakan oleh komunitas dan Pemerintah, pengakuan bahwa anak-anak dan remaja memiliki kemampuan untuk menyatakan permasalahannya di sekolah, di rumah, dan tempat lain, korban bukan untuk diasingkan, dan media dan LSM dapat bekerja sama.
Perlindungan ini dilakukan melalui: menciptakan lingkungan yang tidak diskriminatif, mempraktikan kepedulian pada anak bukan penghukuman fisik, kekerasan bukan komponen kunci identitas maskulin, orang tua menolak FGM, penyelesaian sengketa secara damai, anak diperlakukan secara bermartabat, eksplotasi seksual secara sosial tidak diterima, praktik-praktik kekerasan tidak didukung oleh umat beragama, dan anak-anak difabel, dan penderita AIDS tidak distigmatisasi
Perlindungan ini meliputi: lingkungan yang peduli bahwa anak memiliki hak asasi, mendorong anak agar berpendapatan dan berekpresi, menyediakan kebutuhan atas informasi, memiliki kemampuan memecahkan masalah dan bernegosiasi, mendorong anak agar memiliki kepercayaan diri, dan anak-anak didengar pendapatnya di sekolah, di rumah, dan di komunitas.
Perlindungan ini mencakup : orang tua dan pemerhati anak yang lain mengawasi secara proaktif praktik-praktik perlindungan anak, keluarga mendukung kebutuhan anak; masyarakat mendukung dan mengawasi perlindungan anak, dan keseimbangan eksistensi (orang dewasa tidak mendominasi)
Perlindungan ini mencakup: pendidikan gratis bagi semua anak termasuk pengungsi, ketentuan non diskriminasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk pekerja seks anak dan tahanan, memfungsikan sistem jaminan sosial, shelter, hotline; dan training kepada guru.
Perlindungan ini mencakup: pengumpulan data secara sistematis, pelaporan data secara transparan dan peninjauan oleh pembuat kebijakan, akses bagi pengamat independen yang melakukan observasi terhadap kelompok anak yang secara tradisional termarjinalkan, mendorong penghormatan peninjauan masyarakat sipil
Ke delapan elemen perlindungan anak di atas dapat divisualisasikan sebagai berikut:[15]
Mereformasi Hukum Indonesia
Sebagaimana telah disebut dimuka upaya yang harus menjadi prioritas utama (high priority) untuk melindungi anak dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat melalui reformasi hukum. Reformasi hukum tersebut pertama kali dengan cara mentransformasi paradigma hukum yang menjadi spririt upaya reformasi hukum tersebut. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (a child-centred approach) berbasis pendekatan hak.
Untuk mengeksaminasi sampai sejauhmana reformasi hukum telah terjadi, salah satu indikatornya adalah derajat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan norma-norma KHA dan instrumen hukum HAM internasional utama lainnya. Dengan kata lain KHA dan instrumen hukum HAM internasional utama lainnya menjadi landasan minimal bagi penyelenggara Negara dalam upaya menghargai, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak asasi anak. Eksaminasi pertama berada pada ranah politik HAM, politik hukum, dan politik anggaran publik yang ditetapkan oleh para penyelenggara Negara. Eksaminasi ini terefleksikan dalam konstitusi, legislasi, regulasi, dan anggaran publik yang dibuat oleh para. konstitusi, legislasi, regulasi, dan anggaran publik.
Dalam konteks Indonesia, hukum Indonesia belum sepenuhnya berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dan norma-norma instrumen hukum HAM Internasional khususnya dalam memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Komite Hak Anak dan Komite Anti Penyiksaan menjadi indikator adanya permasalahan dalam perlindungan anak tersebut. Mengacu pada paparan di atas maka langkah-langkah legislasi dilakukan dengan cara :
a) KUHP
Substansi yang harus dimasukkan adalah:
- Menetapkan definisi anak sesuai dengan KHA
- Menetapkan batas usia pertanggung jawaban pidana anak sesuai dengan standar universal HAM
- Mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa
- Menetapkan bentuk-bentuk tindak pidana secara limitatif di mana anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya
- Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diversi, keadilan restorative, dan rehabilitasi berbasis komunitas dimasukkan sebagai prinsip-prinsip perlindungan anak
- Mengatur mengenai bentuk-bentuk perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang ditujukan pada anak yang dilakukan di rumah, di sekolah (pendidikan), di institusi peradilan pidana, dan di institusi layanan sosial anak
- Merinci elemen-elemen tindak pidana perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang ditujukan pada anak pada setiap locus di atas
- Menghukum para pelaku yang melakukan bentuk-bentuk perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang ditujukan pada anak yang dilakukan di rumah, di sekolah (pendidikan), di institusi peradilan pidana, di tempat kerja, dan di institusi layanan sosial anak
- Mengadopsi definisi penghukuman fisik (corporal punishment) dan mengatur mengenai bentuk-bentuk corporal punishment seperti yang telah diatur dalam Komentar Umum Komite Hak Anak No. 8 mengenai Perlindungan Anak dari Penghukuman Fisik dan tindakan lain yang kejam atau penghukuman yang merendahkan martabat anak dan/ atau Negara-negara yang telah mengkriminalisasi tindakan corporal punishment
b) KUHAP
Substansi yang harus dimasukkan adalah:
- Mengadopsi prinsip-prinsip dan norma-norma yang diatur dalam Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines) dan Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (the Tokyo Rules).
c) Peraturan Perundangan yang mengatur Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman
- Menetapkan diversi sebagai kewenangan atributif bagi setiap aparat penegak hukum apabila menghadapi kasus anak
d) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Menetapkan definisi anak sesuai dengan KHA
- Menetapkan batas usia pertanggung jawaban pidana anak sesuai dengan standar universal HAM
- Mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa
- Menetapkan bentuk-bentuk tindak pidana secara limitatif di mana anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya
- Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diversi, keadilan restorative, dan rehabilitasi berbasis komunitas dimasukkan sebagai prinsip-prinsip perlindungan anak
- Menetapkan mekanisme penyelesaian di luar sistem hukum formal bagi anak yang melakukan tindak pidana melalui mekanisme penyelesaian masalah secara informal
- Menetapkan kewenangan diversion bagi aparat penegak hukum secara atributif
e) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Mengadopsi definisi penghukuman fisik (corporal punishment) dan mengatur mengenai bentuk-bentuk corporal punishment seperti yang telah diatur dalam Komentar Umum Komite Hak Anak No. 8 mengenai Perlindungan Anak dari Penghukuman Fisik dan tindakan lain yang kejam atau penghukuman yang merendahkan martabat anak atau Negara-negara yang telah mengkriminalisasi tindakan corporal punishment
- Mengelaborasi elemen tindak pidana bentuk-bentuk corporal punishment yang dilakukan di rumah, di sekolah (lembaga pendidikan), di institusi peradilan pidana, di tempat kerja, dan institusi layanan sosial anak lainnya
- Mengadopsi prinsip-prinsip dan norma-norma yang diatur dalam Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines) dan Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (the Tokyo Rules).
a) Protokol Tambahan KHA tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
b) Protokol Tambahan KHA tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
Tindakan-Tindakan Lainnya
Kemudian tindakan lainnya yang signifikan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai berikut:
[1] Lihat Pasal 19 (1) KHA:
”Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selam dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.”
[2] Lihat Report of the independent expert for the United Nations study on violence against children. The United Nations Study on Violence against Children, 2003
[3] Lihat GENERAL COMMENT No. 8 (2006) The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia)
[4] Lihat Pasal 16 ayat (1) Konvensi Anti Penyiksaan :
Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apabila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
[6] Lihat Kekerasan terhadap Anak di Mata Anak Indonesia: Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provnisi dan Nasional, KPP, UNICEF, CCF, Plan, YKAI, YPHA, Save the Children, WVI, 2005
[7] Peter Newell menunjuk Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 37 KHA untuk mendeskripsikan kewajiban Negara untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Lihat REPORT ON THE EAST ASIA AND PACIFIC REGIONAL CONSULTATION ON VIOLENCE AGAINST CHILDREN, United Nations Secretary General’s Study on Violence against Children, 2005
[8] Komite Hak Anak dalam Komentar Umum No. 8 mendefinisikan penghukuman fisik dalam paragraph 11:
Penghukuman fisik (corporal) sebagai setiap penghukuman yang mana kekuatan fisik dipergunakan dan ditujukan untuk menyebabkan luka atau perasaan tidak nyaman , dan hal lain yang serupa. Perbuatan ini juga mencakup penghukuman non fisik yang lain yang kejam dan merendahkan martabat anak dan tidak sesuai dengan KHA.
[9] http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html
[10] Rachel Hodgkin dan Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on The Rightd of the Child, UNICEF, Geneva, Switzerland, 1998
[11] Rachel Hodgkin dan Peter Newell, ibid
[12] Mengadopsi langkah-langkah yang telah diujicobakan pada 3 (tiga) negara di Amerika Latin, yakni : Costa Rica, Venezuala, dan Brazilia. Semua proses selalu diawali pada upaya mereformasi tatanan hukum melalui program legislasi nasional dalam rangka penyesuaian dengan prinsip-prinsip dan norma-norma KHA. Lihat, Dorothy Rozga, Applying a Human Rights Based Approach to Programming : Experiences of UNICEF, Presentation Paper prepared for the Workshop on Human Rights, Assets and Livelihood Security, and Sustainable Development, London, UK, 2001
[13] Karin Landgren, The Protective Environment: Development Support for Child Protection, HUMAN RIGHTS QUARTERLY, Project Muse, 2005
[14] Karin Landgren, ibid
[15] [15] Karin Landgren, ibid
